PEMBANGUNAN EKONOMI, SALAH
SATU POKOK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DI INDONSESIA
(Materi Diskusi)
Oleh: Muh Abdul Halim, SE, MSi
PERGURUAN TINGGI
MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
AHMAD DAHLAN
JAKARTA
Desember 2007
Ekonomi Makro
Ekonomi makro atau makro
ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari keseluruhan ekonomi dalam bentuk
jumlah barang dan jasa yang diproduksi, total pendapatan yang dihasilkan,
tingkat pengangguran, serta sifat umum harga barang. Ekonomi makro dapat
digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target
kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan
pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.
A.
Asal Mula Konsep-Konsep
Ekonomi Makro
Hingga 1930 sebagian besar analisis ekonomi terfokus pada industri
dan perusahaan. Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan
perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang ekonomi
makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama berasal dari
John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep aggregate demand untuk
menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran, sangat
berpengaruh dalam perkembangan bidang ini. Ekonomi Keynesian didasarkan pada
gagasan-gagasannya.
B. Pendekatan Analitik
Pembedaan tradisional adalah antara dua pendekatan berbeda ke
ekonomi : ekonomi Keynesian, memusatkan pada permintaan; dan ekonomi
sisi-penyediaan (atau neo-klasik) yang memusatkan pada persediaan. Keduanya tidak
bisa berjalan sendiri, namun ini hanya permasalahan penekanan.
C. Tujuan Ekonomi Makro
Ada empat tujuan yang ingin
dicapai kebijakan ekonomi makro. Secara garis besar, ke empat tujuan itu ialah
:
1. Output atau pendapatan
nasional riil yang tertinggi dan terus meningkat
2. Tingkat kesempatan
kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah sehingga akan mengurangi
kemiskinan.
3. Tingkat harga-harga yang stabil atau naik secara perlahan-lahan
4. Perdagangan
internasional yang kuat ditandai dengan kurs valuta asing yang stabil dan nilai
ekspor dan impor yang seimbang.
Untuk mencapai ke empat
tujun tersebut, Pemerintah dapat menggunakan instrument yaitu :
1.
Kebijakan fiskal, yakni
belanja Negara dan perpajakan. Belanja Negara akan mempengaruhi permintaan
agregat melalui konsumsi pemungutan pajak yang akan mengurangi pendapatan
sehingga akan mengurangi pengeluaran perorangan. Secara bersamaan konsumsi dan
pajak juga mempengaruhi penanaman modal dan output potensial. Dengan demikian,
kebijakan fiskal selalu berakibat pada tingka,t pengeluaran total dan akhirnya
mempengaruhi GNP riil.
2. Kebijakan moneter yang menjadi otoritas Bank Indonesia (BI).
Kebijakan moneter pada prinsipnya ialah untuk menentukan jumlah uang beredar
dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Biasanya perubahan jumlah uang yang
beredar akan menaikan atau menurukan tingkat suku bunga, serta mempengaruhi
jumlah pengeluaran untuk barang-barang modal seperti mesin atau bangunan.
Kebijakan moneter, dengan demikian berperan penting baik terhadap GNP aktual
maupun GNP potensial.
3.
Kebijakan ekonomi
internasional. Dalam hal ini Pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan
perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga digunakan
untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing.
- Kebijakan pendapatan oleh Pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya memlalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk menaikan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.
Pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi adalah
suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara.
Pembangunan ekonpmi tak dapat lepas dari
pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses
pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya
pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalan struktur
produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam
lembaga pengetahuan dan teknik.
v Faktor
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi
dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.
Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
modal dan keahlian atau kewirausahaan.
Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti
kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut
sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu Negara, terutama dalam hal
penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan
dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki
nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan
nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar
merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara
kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah
bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan inventasi ditujukan untuk menggali
dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat
penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena
barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor non-ekonomi
mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik dan
sistem berkembang dan berlaku.
v Ekonomi Makro Indonesia Kuat Hadapi Ancaman Krisis
Fundamental ekonomi makro
Indonesia saat ini jauh lebih kuat untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi
dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada 1997. Jika dilihat dari sisi arus
investasi portofolio, keadaan Indonesia saat ini memang sama seperti yang
terjadi pada 1997. Meski demikian, konstelasi perekonomian sekarang jauh lebih
bagus dari 2007. Hal itu ditandai dengan kuatnya cadangan devisa saat ini yang
mencapai 49 Miliar dolar AS, sedangkan pada 1997 cadangan devisa diserbu para
spekulan. Indikasi kuatnya perekonomian tersebut adalah nilai ekspor yang
menguat, selain itu ditandai juga dengan penguatan nilai rupiah.
Konsep
Melihat uraian konsep teoretis tersebut, jelaslah bahwa membaiknya
indikator ekonomi yang terjadi saat ini hanyalah semata-mata sasaran antara.
Sedangkan sasaran utama yang sebenarnya dapat merupakan tolok ukur keberhasilan
suatu pemerintahan dalam menyelenggarakan perekonomian Negara adalah
berkurangnya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah maupun BI tampaknya
hanyalah terlalu berorientasi pada stabilitas makro-ekonomi seperti menjaga
stabilitas neraca pembayaran, memfpkuskan pada defisit anggaran, penguatan
nilai tukar rupiah dan menjaga tingkat inflasi yang sebenarnya semua itu adalah
sasaran antara saja. Sedangkan sasaran utama berupa pengurangan tingkat pengangguran
dan kemiskinan belumlah terwujud sesuai harapan. Padahal kedua sasaran itu
adalah merupakan bagian dari sembilan prioritas pembangunan yang dicanangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007.
Makro dapat diartikan melingkupi kebijakan makro, termasuk
kebijakan moneter nilai tukar uang dengan tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal
seperti insentif perpajakan, kebijakan perdagangan (trade policy) yang meliputi
infrastruktur distribusi ekspor dan impor serta kebijakan investasi.
v Kebijakan-kebijakan teknologi
keamanan nasional dan
pembangunan ekonomi
Selanjutnya akan berguna bagi kita yang berkecimpung dengan
kebijakan-kebijakan teknologi yang menunjang keamanan nasional dan pembangunan
ekonomi, untuk memperhatikan ancaman baru ini dan menanganinya. Jika tidak,
ancaman ini seperi halnya semua ancaman lainnya akan hilang bersamaan dengan
menghilangnya umat manusia itu sendiri. Namun ancaman-ancaman baru dan
perkembangan-perkembangan baru hanya merupakan dua sisi mata uang yang sama,
dan hal ini merupakan proses pembangunan manusia. Pada akhirnya, manusialah
yang merupakan pemeran utama dan menjadi fokus perhatian utama kita.
Pokok Bahasan
Pertama-tama sangat penting untuk diingat bahwa keamanan nasional
dan pembangunan ekonomi serta ancaman-ancaman terhadapnya hanya timbul dalam
rangka interaksi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kami akan
memusatkan bahasan kami pada analisis reaksi manusia. Pada ancaman terhadap
kemanan nasional dan penibangunan ekonominya.
A. Ancaman Internal
1. Berhubungan dengan
ada dan tiadanya
pembangunan ekonomi yang berlanjut. Dalam hubungan ini kita dapat
menganali rasio antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk
sebagai salah satu indikator konflik yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi.
Dalam hubungan ini kita catat bahwa apabila rasio tersebut jauh lebih besar
dari satu, maka konflik dalam masyarakat karena sebab-sebab ekonomi akan lebih
kecil karena laju pertumbuhan pendapatan per-kapita cukup tinggi sehingga dapat
memberikan peningkatan yang berlanjut dalam kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebaliknya, juga merupakan pengalaman kita bersama bahwa apabila rasio tersebut
hanya sedikit di atas satu atau kurang dari satu maka akan timbul
ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Ancaman internal adalah
persepsi mengenai kecenderungan (trend) kenyataan dewasa ini dibandingkan
terhadap situasi pada awal proses realisasi atau pelaksanaan cita-cita bersama
mengenai masa depan yang lebih baik diukur dari sudut keadilan dalam pembagian
pendapatan dan tanggungjawab sosial, dari sudut keadilan hukum, dan dari sudut
kesejahteraan ekonomi dan sosial. Apabila kenyataan hari ini dipersepsikan jauh
diatas kecenderungan kearah realisasi cita-cita bersama ini, kemungkinan
timbulnya ancaman-ancaman akan lebih kecil daripada apabila kenyataan-kenyataan
hari ini dinilai jauh kurang daripada yang seharusnya.
B.
Ancaman Eksternal
1. Ketidak-stabilan
keamanan nasional Negara tetangga yang tidak terpecahkan terus menerus
disebabkan tiga alasan tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama.
2. Upaya Negara tetangga
untuk mengeluarkan pertumbuhan ekonomi perkapita yang secara marjinal negatif
atau positif yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sumber-sumber alam
atau sumber daya manusia (SDM), dengan melakukan tekanan atau menampilkan
ancaman pada Negara lain.
C. Ancaman Liberalisasi
1. Dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan universalitas
nilai-nilai liberalisme telah menciptakan perubahan yang begitu besar dalam
tata cara pergaulan internasional. Dampaknya telah dirasakan oleh semua Negara
di dunia termasuk Indonesia.
2. Bagi bangsa Indonesia, liberalisme jelas
merupakan ideologi yang dapat mengancam kelangsungan kebangsaan Indonesia
karena secara material, di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial-politik yang
tidak sesuai dan bertentangan dengan sikap politik bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Kesimpulan Bahasan
Menilik dari pengertian di
atas, sudah cukup gamblang bagi bangsa Indonesia bahwa gerakan globalisasi
dengan ideologi liberalismenya secara material adalah upaya sistematis taktis,
dari Negara Barat yang diarahkan untuk meruntuhkan kesepakatan politik bangsa
Indonesia dalam memandang hakikat nation state. Nilai-nilai sosial politik
ideologi liberalisme yang bersifat ekstrem dan bertentangan dengan ideologi
Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Ideologi liberalisme
menawarkan prinsip kebebasan individual secara mutlak. Sementara dalam
Pancasila adalah pengakuan kebebasan/kemerdekaan yang tetap berpijak pada
nilai-nilai moral, kesusilaan, dan mempertimbangkan aspek keadilan.
2.
Ideologi liberalisme
menghendaki adanya sistem pengelolaan perekonomian secara bebas dan tidak
menghendaki adanya keterlibatan Negara (pemerintah) dalam menciptakan
kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat. Kesejahteraan masyarakat akan tercipta
jika mekanisme pasar berjalan secara efisien, dan agar dapat berjalan secara
efisien pemerintah tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam pengelolaan makro
ekonomi Negara. Menurut ideologi Pancasila, kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat
merupakan tujuan dari hakikat nation state itu didirikan, sehingga menciptakan
kemakmuran rakyat menjadi tanggung jawab politik Negara melalui keterlibatannya
dalam pengelolaan perekonomian.
3. Ideologi liberalisme menganut sistem nilai demokrasi yang
menggunakan ukuran pembenaran berdasarkan kebutuhan diktator mayoritas,
sehingga untuk mencapainya cukup dengan ukuran 50% ditambah 1 selesai. Namun
demokrasi yang dicita-citakan ideologi Pancasila tidaklah begitu, perwujudan
demokrasi harus tetap memberikan perlindungan terhadap eksistensi kepentingan
kelompok minoritas sehingga proses penentuan keputusan menurut Pancasila tidak
bisa atau tidak cukup dengan hanya 50% ditambah 1 tetapi harus melalui
musyawarah untuk merumuskan sebuah keputusan dalam persepktif kepentingan
bersama yang berkeadilan.
v Upaya yang perlu
dilakukan :
1. Membangun kesadaran politik dengan definisi tegas bahwa
globalisasi dengan liberalisasinya pada dasarnya merupakan cara-cara taktis
yang dilakukan oleh Negara liberal-kapitalis untuk memperjuangkan kepentingan
neokolonialisme.
2. Menumbangkan
doktrin-doktrin antinasionalisme guna menumbuhkan kembali semangat
nasionalisme. Karena hanya dengn nilai-nilai nasionalisme potensi kekuatan
nasional dapat terdefinisikan guna meyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
3. Mendinamisasikan
pengertian penanaman semangat nasionalisme sesuai dengan perkembangan zaman.
Karena perjuangan mempertahankan natioan state dalam dimensi selanjutnya adalah
menciptakan kemandirian politik bangsa Indonesia di segala bidang yang
didasarkan pada tekad kekuatan untuk ingin mengungguli bangsa lain.
v Kebijakan Ekonomi Makro Tak Berpihak pada Rakyat Kecil
Kebijakan ekonomi yang pro rakyat, tanpa anti terhadap ekonomi pro
pasar merupakan jalan tengah atas persoalan ekonomi yang melilit bangsa ini.
Menjelaskan masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia karena
kebijakan makro Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tetapi lebih berpihak
kepada elit penguasa dan juga pengusaha. Kebijakan Pemerintah harus pro rakyat
dan tidak perlu menuruti orang asing terutama AS yang terus menerus
mengintervensi Indonesia dalam hal ekonomi. Dalam rangka ekonomi yang
berkeadilan sosial maka perlu dilakukan restukturisasi pajak, dimana orang yang
kaya dikenai pajak lebih besar dibandingkan dengan rakyat kecil.
v Risiko Investasi di Pasar Modal
Kondisi ekonomi makro yang secara tidak langsung mempengaruhi
harga saham, antara lain tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi
politik dalam negeri. Contohnya tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan
pasar modal menjadi lesu dan tidak bergairah. Secara sederhana, inflasi adalah
suatu kondisi ketika harga barang-barang pada umumnya menjadi lebih tinggi dari
sebelumnya. Inflasi tersebut bisa saja berasal dari sektor riil maupun moneter.
Namun yang berkaitan langsung dengan pasar modal adalah inflasi
yang berasal dari sektor moneter. Misalnya kebijakan suku bunga. Sudah menjadi
patokan dasar, apabila tingkat inflasi naik, hal itu akan diikuti kenaikan
tingkat suku bunga. Sebab jika ,suku bunga tidak dinaikan, tidak akan ada orang
yang mau menabung uangnya di Bank. Kenaikan suku bunga akan berimbas pada pasar
modal. Saham menjadi tidak menarik karena investor akan memboyong dana pasar
modal ke perbankan.
Kecenderungan tersebut di pasar modal adalah perkara lumrah.
Faktor yang selalu menyertai langkah pemodal di pasar modal. Berikut ini
beberapa petunjuk praktis bagi investor sebelum memulai membeli saham, memahami
risiko investasi pada saham. Perlu diingat, investasi di saham bukan investasi
bebas risiko (risk free). Ada beberapa risiko yang memang menjadi karakteristik
saham dibandingkan instrument investasi lain.
Kondisi ekonomi makro. yng secara tidak langsung niempengaruhi
harga saham misalnya inflasi, suku bunga serta kondisi politik di dalam negeri
dan luar negeri. Tentukan tujuan investasi. Tujuan investasi ini kan
mempengaruhi perilaku dalam berinvestasi. Pada dasarnya, tujuan investasi pada
saham itu adalah untuk memperoleh capital gain dan divinden. Jika capital gain
menjadi tujuan investasi, Risiko investasi pada saham misalnya kemingkinan
mengalami kerugian (capital loss), kehilangan kesempatan untuk melakukan
investasi di instrument lain (opportunity loss), dan adanya kemingkinan emiten
akan dilikuidasi. Karena saham selalu ditransaksikan, kemingkinan investor
mengalami kerugian, terutama disebabkan adanya fluktuasi harga saham. Faktor
yang mempengaruhi fluktuasi harga saham antara lain kinerja dari emiten yang
bersangkutan, kondisi ekonomi makro, kekuatan pasar, dan faktor-faktor lain.
biasanya investor akan cenderung menjadi agresif dengan mengambil
posisi jual atau beli yang cukup sering di pasar.
Di lain pihak, jika divinden menjadi tujuan utama, investor akan
cenderung menjadi pasif dan sangat berhati-hati dalam memilih saham yang dapat
memberikan dividen paling besar. Sumber dana yang digunakan. Fluktuasi pasar
modal yang selalu berubah dari waktu ke waktu menyebabkan investor perlu
selektif dalam menggunakan dana bagi kepentingan investasi. Utuk itu, sebaiknya
dana yang di investasikan adalah dana yang tidak mempengaruhi kondisi
likuiditas.
DAFTAR PUSTAKA
www.yahoo.com
http://www.geocities.com/Eureka/Concourse/8751/versib/awam.htm
http://www.eramuslim.com/berita/nas/448d6098.htm
Harian Kompas, Senin, 9 Oktober 2007.
Harian Republika, Senin, 9 Oktober 2007
Majalah InfoBank, Edisi November 2007.
Harian Kompas, Senin, 9 Oktober 2007.
Harian Republika, Senin, 9 Oktober 2007
Majalah InfoBank, Edisi November 2007.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar