PEMBANGUNAN
EKONOMI YANG BERKEADILAN SOSIAL
(KASUS
NEGARA NEGARA SEDANG BERKEMBANG)
(Materi
Diskusi)
Oleh
: Muh. Abdul Halim, SE)
PERGURUAN
TINGGI MUHAMMADIYAH
SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI AHMAD DAHLAN
JAKARTA
|
|
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Indonesia mewarisi sejarah panjang dalam pengembangan kegiatan
ekonomi masyarakat dimana sejarah dimulai dari kekuasaan adat dan kerajaan yang
kemudian memasuki masa panjang penjajahan selama tiga setengan abad, sehingga
hal ini melahirkan berbagai pola pengembangan dan pengelolaan yang beragam pula
terhadap asset negara dan semua sumber daya yang ada.
Dalam perspektif penguasaan asset produktif terutama sumber
daya alam terdapat tiga kelompok yang sering disebut sebagai pemilik dari asset
produktif tersebut, yaitu adat, negara dan privat/personal. Dalam hal
kepemilikan secara adat dan negara kita pernah mengalami sejarah panjang
perburukan ekonomi yang mana pembangunan yang tidak merata dan banyaknya
wilayah yang amat terpencil jauh dari pemerataan pembangunan ekonomi. Ditambah
lagi perubahaan kekuasaan dari skala lokal sampai dengan pemerintahan kolonial
yang pada intinya mementingkan keuntungan satu pihak yang berkuasa saja.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang
baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, sosial serta tata kehidupan yang
lain merasa harus ikut andil dalam menyongsong era globalisasi ke 10 tahun
mendatang, berbagai usaha dilakukan untuk pencapaian pembangunan tersebut,
diantaranya mengikuti kemajuan dunia dengan ikut andil dalam berbagai
konferensi tingkat tinggi dan ikut dalam berbagai assosiasi. Mulai dari ASEAN,
KKT RIO, UNI EROPA, PBB dan sebag^inya. Dengan mendapat berbagai masukan dan
perjanjian antar negara, Indonesia
berusaha untuk menjadi negara yang makin berkembang dan perbaikan disegala segi
bidang kehidupan. Sejak proses globalisasi mulai berlangsung, kondisi kehidupan
di hampir semua Negara terkesan meningkat, apalagi jika diukur dengan indikator
- indikator lebih luas. Namun seringkali pula peningkatan itu hanya ada dalam
hitungan - hitungan di atas kertas. Negara - Negara maju dan kuat memang bisa
meraih keuntungan, tapi tidak bagi negara - negara berkembang. Sehingga kita
tidak bisa mengabaikan dampak dari ekses globalisasi bagi bangsa Indonesia,
dampak negative yang ditimbulkan dari kemajuan globlasisasipun makin mencuat
kepermukaan yang tidak bisa kita acuhkan, ketidak seimbangan dari keduanya akan
makin memperburuk keadaan bangsa kita baik dari kacamata sosial ekonomi maupun
dari sendi kehidupan yang lain. Fakta - fakta yang ada harus menjadi landasan
untuk memperbaiki sistem di Negara Indonesia sehingga kita dapat
menyongsong era kedepan secara bersama - sama secara berkeadilan sosial.
B.
Permasalahan
Demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbagai
strategi digunakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain kita
mengadakan kerjasama dengan berbagai negara secara meluas dan merata dan
berbagai sektor dan layanan sosial lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan
tersebut terkadang tidak memperhitungkan secara matang akan dampak yang akan
timbul, seperti yang dibicarakan dalam KTT RIO di New York tahun 1997,
bahwasanya dalam pelaksanaan paradigma pembangunan berkelanjutan tersebut
seringkali mengabaikan lingkungan yang dianggap faktor eksternal dan
penggunan pola produksi dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan yang oleh
negara kita sampai saat ini masih dipertahankan. Dan yang lebih mengejutkan
kita dengan bangga mengikuti jalan yang ditempuh oleh negara-negara maju yang aspek
kehidupan yang ditempatkan pada imperative ekonomi, segala instirusi sosial,
termasuk pendidikan dan kebudayaan dirancang sedemikian rupa yang intinya untuk
kepentingan ekonomi semata sehingga bisa ditebak aspek-aspek lain termasuk
sosial budaya dan Mngkungan dikorbankan demi imperative ekonomi ini, dan
bukannya di integrasikan ke dalam pembangunan ekonomi sebagaimana mestinya
sesuai dengan tujuan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang.
Tergusurnya kekayaan budaya masyarakat lokal yang tidak bisa terakomodasi dalam
pacuan mengejar ketertinggalan ekonomi, sehingga yang dicapai adalah sebuah
standar kehidupan material yang semu, sementara kualitas hidup manusia semakin
memprihatinkan. Sebagai contoh nyata efek dari perubahan kebudayaan dan sosial
dari pola makan kita yang lebih senang makanan jenis junk food atau makanan
sampah seperti ayam goreng cepat saji atau jenis pizza, padahal dari
catatan terdahulu ibu - ibu kita adalah ibu yang kreatif berbagai jenis makanan
yang tidak kalah- enak dan dijamin bergizi serta murah seperti pisang goreng,
combro atau bala - bala, akan tetapi sekarang makanan jenis itu sudah dianggap
tidak menarik dan dianggap makanan kampung yang hanya layak dikosumsi oleh
masyarakat bawahan, tidak itu saja dari segi kesenangan kita lebih bahagia dan
bangga bila piknik ke Dufan atau arena bermain lainnya dibandingkan berpiknik
ke daerah - daerah persawahan atau perkebunan, yang mana banyak hal yang dapat
kita ajarkan pada anak - anak kita dan berbagi pengalaman menarik yang lebih
baik daripada hanya sekedar bermain. Negara-negara industri maju semakin gencar
mengeksplotasi kekayaan negara-negara berkembang sampai tidak ada sumber daya
alam yang tersisa dan meninggalkan kerusakan sumber daya alam, pencemaran
lingkungan, kemiskinan, dan hutang luar negeri yang kian menumpuk Hal ini
sejalan dengan pendapat Sugiharto (sinar harapan 1980) beliau
menuliskan bahwa Negara - negara donor dalam memberikan bantuan pinjaman tidak
bermaksud membuat negara debitur (peminjam) berdikari, tapi sekedar membuatnya
tetap "survive" dan dapat mengarahkannya sesuai dengan kepentingan
mereka (Ekonomi dan Politik) dengan kata lain kita sebagai negara berkembang
akan terus menjadi pendukung dan penyedia bahan baku bagi mereka (negara-negara
industri maju). Sementara negara-negara berkembang tidak merasakan bahwa
tekanan hutang yang semakin mencekik yang akhirnya Negara-negara berkembang
terpaksa mengeruk sumber daya alamnya secara tidak ramah demi menutupi hutang
-hutang dan pengeluaran yang kian membengkak. Kita tidak sadar bahwa sebagian
uang yang kita keluarkan untuk mengikuti tren dengan membeli atau menkonsumsi
produk yang berlabel luar negeri, harus dibayarkan ke negara - negara tersebut
sebagai hak royalty dari merk barang yang kita kosumsi.
Seperti yang diungkapkan oleh sang bengawan ekonomi prof
Soemitro Djojohadikusumo bahwa hutang luar negeri Indonesia sudah
mencapai lampu merah, hal ini juga diungkapkan oleh Dr.Amien Rais,
dosen Fakultas SosPol UGM, "Hutang luar negeri membuat Indonesia
terperangkap kedalam lingkungan Barat, agar bantuan Barat terus mengalir,
tampaknya ada komitmen tidak tertulis untuk melaksanakan sistem ekonomi yang
bercorak liberal". Sedangkan dizaman industrialisasi orang berpikir keras
bagaimana menjual barang, tapi kenyataanya kita bukan termasuk produsen
melainkan konsumen yang aktif, sehingga kita selalu menjadi sasaran empuk bagi
negara - negara produsen.
Sementara itu Indonesia sendiri terkenal sebagai
negara yang "The Soft
State" karena
banyak bersikap lunak terhadap berbagai penyimpangan, korupsi, kolusi dan
pungutan liar sudah menjadi hal yang biasa, padahal bila dinilai secara ekonomi
tingkat penyimpangan tersebut mencapai setengah dari seluruh pinjaman yang
diterima setiap tahunnya. Pengalaman sudah membuktikan sejak proses globalisasi
bergulir muncul pula isu - isu seperti perdagangan global yang tidak fair,
sistem keuangan global yang lebih menelorkan krisis, dalam kondisi tersebut
negara - negara berkembang dan miskin berulang kali terjebak jeratan utang yang
justru jadi beban, belum lagi bermunculan rezim hak property intelektual yang
malah menghabisi akses masyarakat miskin untuk mendapat obat - obatan dengan
harga terjangkau. Seperti yang terjadi pada negara kita yang memiliki budaya
bangga berhutang, sehingga tingkat produktivitas tak beranjak naik dan
ketergantungan pada hutang luar negeri saja. Seperti yang kita ketahui tiap
tahun bunga pinjaman serta transaksi terus meningkat seperti data berikut ini :
o Tahun 1989 hingga September 1995 jumlah hutang luar negeri
membengkak hampir dua kali lipat 39,577miliar dolar (1985) menjadi 61,293
miliar Dolar (1995).
o Tahun l996 - 1997, gambaran hutang baru untuk setiap tahun
anggaran selalu lebih besar daripada cicilati hutang pokoknya.
o Persentase penggunaan dana hutang untuk tujuan - tujuan
konsumtif terus meningkat (tahun 1995, 55,9% penerimaan hutang dialokasikan
pada sektor fasilitas
infrastruktur dan ekonomi
dengan penekanan pada
sub sector transportasi).
o Defisit transaksi berjalan yang tak kunjung henti kian
memperlemah daya ekspor untuk mengungguli impor.
o Defisit
transaksi tersebut sering
mengandalkan cadangan devisa
yang bertumpu pada aliran modal asing yang masuk.
o Titik ambang berbahaya bagi pembayaran cicilan dan bunga
hutang adalah 20% dari total ekspor, sedangkan kini Indonesia membayar dengan 32% dari total
ekspor, ini belum menghitung perkiraan menguatnya Yen terhadap Dolar.
Selain itu menurut pendapat pemerhati dan pejuang
lingkungan mereka melihat bahwa persoalan utama terletak pada konsep
pembangunan berkelanjutan itu sendiri, mereka melihat bahwa sesungguhnya
paradigma pembangunan berkelanjutan kembali mengafrirmasi ideologi
developmentalisme yang selama ini dituding sebagai biang kerok krisis ekologi.
Dimana tujuan dari paradigma pembangunan itu telah disimpangkan yang ironisnya
dibalik itu semua terciptalah ideologi developmentalisme dengan sasaran utama
pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi mungkin dengan pola produksi
dan konsumsi yang sangat ekssesif - materialistis.
Ditambah lagi corak dan pola pikir penduduk Indonesia masih
sangat rendah dalam hal expander of technologi dan combinatory of infuts
sedangkan diketahui bahwa penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan
ekonomi karena penduduk memiliki power, expert, the leader of firms dan
entrepreneur yang sangat diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi.
Ditambah lagi Indonesia memiliki tingkat perkembangan /kelahiran yang amat
pesat yang jumlahnya setiap tahun makin meningkat dana anggaran belanja dalam ruamh
tangga pun kian berat, sementara penduduk Indonesia telah terbiasa dengan pola
pikir kolonialisme dan feodalisme dan watak kemandirian yang amat rendah,
selalu mengandalkan pada orang lain, dan merasa tidak sanggup bila harus
berusaha sendiri (takut gagal) dan hal ini berdampak makin meningkatnya tingkat
pengangguran di Indonesia.
Sikap masyarakat yang kurang responsif terhadap
rangsangan-rangsangan untuk memperoleh hasil yang lebih baik (lebih percaya
takdir daripada usaha keras) Pendapat lain mengatakan bahwa pasar tenaga kerja
memiliki perbedaan upah terutama atara kaum wanita dengan kaum pria walaupun
antara kaum wanita dan pria mendapatkan jumlah pelatihan yang sama seperti kaum
pria, ketika mereka memasuki pada profesi yang sama dan bekerja pada bidang
yang sama tetap akan terjadi diskriminasi baik dalam upah ataupun dalam jabatan
- jabatan tertentu, sebagian orang mengatakan bahwa pekerjaan yang membutuhkan
keterampilaan walaupun dikerjakan pada kondisi yang sama, cenderung di bayar
lebih murah apabila dikerjakan kaum wanita hal ini sejalan dengan catatan Biro
Stasistik Tenaga Kerja (1997) yang menyatakan median pendapataan mingguan
pekeja tetap wanita itu sedikit dibawah 75% median kaum pria.
Dari 1,2 miliar penduduk miskin di dunia sepertiga ada di Asia setelah China dan India, Indonesia
adalah lokasi utama warga miskin dunia. Ironis sekali negara kita yang kaya
akan sumbar daya alam, migas, tenaga uap dan air tetapi rakyat sendiri
mengalami kenaikan BBM tiap tahunnya dan terkadang rakyat Indonesia harus
menahan sesak didadanya dengan peningkatan biaya hidup yang makin tinggi,
kemana kah sumber daya alam Indonesia ?.
BAB II
PEMBAHASAN
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai
pembangunan perekonomian di negara - negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia, maka
pada bab ini akan dibahas dari semua permasalahan tersebut. Seperti yang kita
ketahui bahwa negara - negara yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab
utama atas perkembangan mereka sendiri, terutama untuk tercapainya perubah,an
yang positif sebagaimana yang tercantum dalam kerja sama Uni Eropa sebagai
wadah ekonomi dan dagang pada negara -negara berkembang dengan menawarkan
keuntungan dagang tertentu kepada mereka, terutama pada negara - negara tertinggal.
Berdasarkan prinsip wewenang bersama Uni Eropa menyalurkan
bantuan secara langsung ke negara - negara anggota berupa pinjaman lunak dan
hibah sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian komunitas Eropa bahwasanya
pembangunan ekonomi dan sosial negara - negara yang sedang berkembang ditujukan
untuk pengentasan kemiskinan, pengembangan dan pengonsolidasikan demokrasi dan
supremasi hukum serta meningkatkan hak asasi manusia dan kebebasan yang
mendasar yang meliputi pertumbuhan secara meluas, merata, pengembangan
kapasitas dan kelembagaan, pembangunan sektor swasta, layanan sosial,
lingkungan hidup dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut negara -negara yang
sedang berkembang dapat merealisasikan tujuan pembangunan pada kegiatan yang
kongkrit melalui mekanisme pasar yang sehat dalam suatu sistem hukum politik
atas dasar demokrasi sehingga tercipta suatu tatanan yang kondusif.
Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam harus
menekan Negara - negara maju agar mereka tidak boleh mengunakan keunggulan
ekonomi dan politiknya untuk melindungi kinerja lingkungan yang buruk dari
perusahan multinasional tertentu. Mereka harus konsekwen bahwa lingkungan hidup
adalah agenda global, karena itu standar yang dipakai di negara asalnya harus
berlaku juga di negara sedang berkembang. Dan karena itu, inventasi tidak boleh
dijadikan alat untuk membenarkan praktek pengerusakan lingkungan di Negara sedang
berkembang. dengan ini maka dikatakan bahwa perlu ada perundingan yang intensif
dibidang lingkungan tentang perlunya sebuah tata dunia baru yang lebih adil dan
ramah lingkungan. Dalam tata dunia baru itu, lingkungan hidup tidak boleh
sekedar dijadikan alat ekonomi dan politik di negara - negara maju, yang
dipakai kalau menguntungkan dan dilanggar atau diabaikan ketika mengganggu
ekonomi dan politiknya. Politik standar ganda harus ditinggalkan oleh negara
maju, bukan saja karena tidak fair, melainkan lebih dari itu justru semakin
memperparah krisis lingkungan global.
Hal ini juga pernah dibahas dalam salah satu dokumen
kebijakan -kebijakan Komisi Eropa pada tahun 2003 yang mana mengusulkan
pembaharuan hubungan Uni Eropa dengan ASEAN serta dengan masing-masing negara
di Asia tenggara. "prakarsa "mengakui bahwa negara - negara di Eropa
dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang baru menerapkan demokrasi, memiliki
banyak kesamaan ciri dan nilai, serta kesamaan kepentingan politik dan ekonomi.
Ini mencakup juga sikap memberi penghargaan yang tinggi terhadap keanekaragaman
budaya, agama, dan bahasa, serta komitmen terhadap integrasi regional.
Prioritas strategis teridentifikasi dalam dokumen tersebut meliputi :
1.
Dukungan terhadap
stabilitas regional dan perang melawan terorisme
2.
Hak - hak asasi
manusia, prinsip - prinsip demokratis dan tata pemerintahan yang baik.
3.
Pengutamakan
permasalahan peradilan dan dalam negeri
4.
Dinamisme baru ke arah
hubungan dagang dan investasi regional
5.
Pembangunan negara -
negara kurang makmur
6.
Intensifikasi dialog
dan kerjasama dalam wilayah - wilayah .kebijakan tertentu, seperti permasalahan
ekonomi dan dagang, masalah peradilan dan dalam negeri, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pendidikan tinggi dan budaya, transportasi, energi, lingkungan
hidup, dan masyarakat informasi. Secara ekonomi, Asia
tenggara, dengan Indonesia
terletak pada pusatnya, akan menjadi salah satu wilayah pertumbuhan yang paling
dinamis dalam perekonomian dunia.
Indonesia sebagai Negara berkembang lebih meningkatkan keahlian dan
keterampilan pekerja, memperbaiki organisasi dan produksi, serta mendorong
dilakukannya inovasi sehinggga akan meningkatkan produktivitas dan kelancaran
pembangunan ekonomi hal ini sesuai dengan teori klasik (1870).
Sedangkan menurut teori Schumpeter, dikemukakan
bahwa sebaiknya para wiraswata lebih menciptakan inovasi - inovasi terbaru baik
dalam penciptaan produk baru, penggunaan teknologi untuk membuat produk baru,
meluaskan lahan pasar pada komoditas yang lain, mencari sumber-sumber yang
lain, serta tidak terpaku pada satu pabrik atau industri.
Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditenrukan
oleh tingginya pendapatan perkapita tetapi juga ditenrukan oleh faktor -faktor
lain, misalnya adat istiadat, keadaan iklim alam sekitar, ada tidaknya
kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Oleh karena itu pemerintah
layaknya harus memberi kesempatan pada rakyatnya untuk masuk pada ekonomi pasar
dengan cara memformalkan sektor informal dengan melegalisasikan usaha - usaha
informal dan memberikan sertifikat atas lahan - lahan dan asset - asset dari
sektor tersebut. Hal ini akan mempermudah rakyat untuk mendapat pinjaman modal
perbankan karena pemberian sertifikat dapat menjadi kodifikasi hukum bagi
perkembangan usaha kecil rakyat. Jadi pinjaman bank tidak hanya dinikmati oleh
pengusaha kelas menengah keatas saja akan tetapi dapat pula dinikmati oleh
semua lapisan masyarakat.
Selain itu marilah kita coba untuk menengok beberapa Negara
tetangga yang nasibnya tidak jauh dari kita tetapi mereka mampu memberantas
kemiskinan di negaranya serta menaikkan pendapatan perkapita,
Dimulai dari Negara bagian Asia Timur yairu Negara
Tiongkok. Hal ini diungkapkan oleh wakil program pembangunan PBB (UNDP)
untuk Tiongkok Khalid Malik mengatakan, pengalamam Tiongkok
patut dipelajari dan dijadikan cermin oleh Negara - negara berkembang lainnya
dimana dalam 20 tahun lebih yang lalu ekonomi Tiongkok tumbuh dengan kecepatan
rata - rata di atas 9 persen pertahun sehingga ratusan juta orang terangkat
dari kemiskinan, ini sangat jarang terjadi dalam sejarah perkembangan ekonomi
manusia.
Hal ini juga diungkapkan oleh Liu Jian (Kepala kantor
grup pimpinan Dewan Negara Tiongkok untuk Pengentasan Kemiskinan) Pemerintah
Tiongkok sejak pertengahan tahun 1980-an telah melakukan pembangunan
pengentasan kemiskinan di seluruh negeri secara terorganisasi, berencana dan
dalam skala besar. Alhasil kondisi pokok produksi dan kehidupan di daerah -
daerah miskin mengalami perbaikan besar dan jumlah penduduk miskin didesa
berkurang dalam taraf yang besar, dimana dalam kurun waktu antara tahun 1978
dan 2005 jumlah penduduk miskin yang belum terselesaikan masalah sandang
pangannya di perdesaan Tiongkok berkurang darj 250 juta orang menjadi 23,65
juta orang, serta tingkat terjadinya ktemiskinan menurun dari 30,7 persen
menjadi 2,5 persen. Tiongkok adalah negara yang berhasil mengurangi separoh
jumlah penduduk miskinnya dalam merealisasikan tujuan pembangunan millennium
PBB di muka rencana. Mengapa kita tidak bisa ?. Sedangkan Negara Indonesia kaya
akan sumber daya baik manusia maupun alamnya.
Ditambahkan lagi oleh Liu Jian sebagai wakil
Tiongkok bersedia berbagi pengalaman jika negara berkembang lain membutuhkan
langkah - langkah untuk menanggulangi kemiskinan, peningkatan pembangunan
sosial, mencurahkan tenaga untuk mendukung pembangunan negara - negara
berkembang demi meningkatkan kemampuan pengurangan kemiskinan, menyediakan
platform efektif antara negara berkembang atau dengan organisasi intemasonal
untuk melakukan pertukaran dan kerjasama pengurangan kemiskinan, serta
memberikan bantuan kepada negara - negara berkembang dalam perancangan dan
pelaksanan program pengurangan kemiskinan. Saat ini Tiongkok telah menyusun
kebijakan pengurangan kemiskinan dan melaksanakan pelatihan khusus pengurangan
kemiskinan sesuai dengan kebutuhan negara - negara berkembang, menyebarkan
teknologi dan pengalaman kepada pejabat negara - negara berkembang, dan
mengorganisasi pejabat negara - negara berkembang untuk melakukan srudi
lapangan di Tiongkok, dimana Tiongkok akan menyelenggarakan berbagai forum dan
seminar secara tidak berkala, agar Negara - negara berkembang mempunyai kesempatan
untuk bertukar informasi dan pengalaman tentang pengurangan kemiskinan, oleh
karena itu Tiongkok akan mengirimkan tenaga - tenaga ahli ke negara - negara
berkembang untuk membantu merancang, megelola dan melaksanakan program-progam
pengurangan kemiskinan. Mengapa kita tidak mencoba dan mulai belajar untuk
berbenah kalau kita tidak mau lagi diperdaya negara lain. Karena era
globalisasi tidak untuk ditakuti ataupun ditolak keberadaanya, asalkan
pemerintah dapat mengkooordinir secara baik dan merata dalam melaksanakan
pembangunan.
Negara kedua yang dapat kita jadikan perbandingan dan
pembelajaran bagi perkembangan ekonomi Negara kita adalah Negara Korea Selatan
dan Korea Utara, dimana negara ini juga adalah Negara bekas jajahan Jepang sama
seperti Negara kita. Korea
adalah negara kebanggan dengan tradisi dan budayanya yang unik dan mempunyai
sejarah lebih dari 5000 tahun.
A.
Korea Selatan
Pada tahun 1950-an, Korea Selatan adalah negara termiskin
di Asia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II,
pendapatan perkapita kira - kira sama dengan negara miskin lainnya -di Asia dan
Afrika, dan Korea diwarisi sistem ekonomi kolonial yang dibentuk dari kebijakan
Jepang. Kemudian perang Korea
pada tahun 1950 - 1953 membuat kondisi semakin parah, dan pada saat itu Korea Selatan
benar - benar tergantung pada pertolongan dari Amerika Serikat.
Mengikuti kepemimpinan militer Jendral Park
Chung-hee pada tahun 1962, Korea Selatan berambisi untuk meningkatkan
perkembangan ekonominya dalam 5 tahun kedepan. Perdagangan luar negeri menjadi
sasaran utama dalam mencapai tujuan 5 tahun kedepan tersebut, seperti
memperkuat hubungan dengan Jepang di tahun 1965 dalam perdagangan dan
investasi. Ekspansi dengan cepat dilakukan Korea Selatan, pertama dimulai dari
industri kecil lalu dilanjutkan dengan industri besar pada tahun 1960-an dan
1970-an.
Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu pertumbuhan
ekonomi dunia yang phenomena, dan sering disebut sebagai "keajaiban
sungai Han" . Pada tahun 1980-an dan 1990-an, pertumbuhan ekonomi
terus berlanjut bersamaan dengan perubahan Korea Selatan dari negara exportir
tekstil dan sepatu menjadi negara yang memproduksi automobil, elektronik,
pembuatan kapal laut, dan baja.
Pertumbuhan ekonomi besar - besaran di Korea Selatan,
membuat banyak perusahaan bersaing secara internasional, melalui proses
finansial yang mudah membawa situasi ekonomi kedalam dominasi konglomerat -
konglomerat. Beberapa perusahaan - perusahaan seperti Hyundai, Daewoo dan
LG menjadi perusahaan - perusahaan global.
Krisis finansial Asia pada
tahun 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk
rasio utang/persamaan yang besar, pinjaman luar negri yang besar dan sektor
finansial yang tidak disiplin. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6 % pada tahun 1998,
kemudian pulih dengan cepat ke 10,8 % pada tahunv!999, diikuti dengan jatuhnya
perusahaan besar Daewoo, dan tumbuh sebesar 9,2 % pada tahun 2000. Tetapi pada
tahun 2001, pertumbuhan ekonominya kembali jatuh dikarenakan beberapa faktor
besar seperti perekonomian dunia yang melambat, ekspor yang menurun dan
persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak
bertumbuh. Pada tahun 2002, sektor industri. dan konstruksi berhasil menaikan
pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,8 %.
Antara tahun 2003 - 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 4 %
per tahun. Kecendrungan menurun di pengeluaran konsumen, banyak yang
menggunakan kartu kredit sehingga menyebabkan hutang. Penurunan tersebut
diimbangi dengan export besar - besaran khususnya ke Cina. Pada tahun 2005,
pemerintah mengusulkan membentuk kembali legislatif yangmengurusi tentang
ketenaga kerjaan, dana pensiun untuk tenaga kerja, serta membentuk ulang
peraturan -peraturan penggunaan lahan.
Korea Selatan telah
mencapai rekor pertumbuhan
yang memukau, membuat Korea
Selatan masuk dalam daftar ekonomi terbesar ke-12 diseluruh dunia. Sekarang
pendapatan per kapita kira - kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama
dengan ekonomi - ekonomi menengah di Uni Eropa. Pada tahun 2004, Korea Selatan
telah tergabung didalam perkumpulan dunia ekonomi triliun dolar. Kesuksesan ini
dicapai pada akhir 1980-an dengan sebuah sistem ikatan bisnis pemerintah yang
dekat, termasuk kredit langsung, pembatasan impor, juga usaha kuat dari tenaga
kerja. Pemerintah Korea Selatan mempromosikan impor bahan mentah dan teknologi
demi barang konsumsi dan mendorong tabungan serta investasi dari konsumsi. Pada
tahun 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan
tinggi, semi konduktor memori, monitor layar datar dan telpon genggam, Korea
Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam
produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam
dalam baja. Negara ini juga dalam peringkat ke-12 dalam pendapatan nominal,
tingkat pengangguran rendah dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata.
B.
Korea Utara
Perekonomian Korea Utara relatif stabil cendrung
"membosankan" sejak tahun 1970an. Pemerintahannya menolak untuk
mempublikasikan data - data perekonomiannya dengan alasan membatasi jumlah
informasi yang beredar. Industri yang dimiliki perseroan terbatas adalah
industri barang - barang yang diproduksi oleh pabrik. Pemerintahan Korea Utara
terus berlanjut dengan memproduksi alat - alat berat untuk angkatan bersenjata.
Sampai tahun 2005, pemerintah Korea Utara memperkirakan mengeluarkan 25 % dari
PDB untuk angkatan bersenjatanya.
Tahun 1990-an terjadi beberapa bencana alam, kesalahan -
kesalahan dalam manajemen politiknya dam skandal - skandal korupsi. Hal ini
terjadi bersamaan dengan jatuhnya Uni Soviet yang menyebabkan kekacauan
ekonomi. Pertanian memburuk, beberapa produk makanan dengan sengaja dialihkan
dari masyarakat umum untuk kepentingan militer. Akibat dari kombinasi
ketertutupan negara tersebut, seriusnya kekurangan persediaan pupuk, dan
keterbatasan structural seperti sedikitnya tanah yang subur dan musim tanam
yang pendek menghasilkan jatuhnya hasil panen bahan baku makanan pokok sampai
lebih dari 1 juta ton dari apa
yang dibutuhkan suatu
negara untuk memenuhi
persyaratan standar internasional.
Pada bulan Juni tahun 2005, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka memberi
50.000 ton kubik bahan makanan ke Korea Utara. Tahun – tahun sebelumnya pun
Amerika Serikat telah memberi pertolongan bahan makanan, seperti pada tahun
2004 sebanyak 50.000 ton kubik dan tahun 2003 sebanyak 100.000 ton kubik.
Pada tanggal 19 September 2005 Korea Utara menerima
pertolongan makanan dan bahan bakar dari dunia Internasional seperti dari Cina,
Korea Selatan, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat, pertolongan tersebut termasuk
dalam perjanjian untuk Korea Utara tidak mengembangkan senjata nuklir.
Pada bulan Juli tahun 2002, Korea Utara mulai mencoba
sistem kapitalis di industrinya. Beberapa area telah dibentuk menjadi area
khusus administrasi, termasuk Sinuiju
yang dekat dengan perbatasan Korea Utara dan Cina. Cina dan Korea Selatan
menjadi mitra perdagangan utama bagi Korea Utara, dengan Cina perdagangan
meningkat 38 % atau sebesar 1,02 miliar Dolar Amerika dan perdagangan dengan
Korea Selatan meningkat 12 % atau sebesar 724 juta Dolar Amerika di tahun 2003.
Korea Utara sebagai salah satu negara yang memakai
perencanaan ekonomi terpusat tengah menghadapi situasi keterpurukan ekonomi.
Penanaman modal asing mengalami kesulitan untuk dimulai. Walaupun hasil panen
meningkat pada tahun 2005 yang dikarenakan stabilnya kondisi cuaca, bantuan
pupuk dari Korea Selatan, dan kesadaran penduduk mengenai produksi
agrikultural, Korea Utara telah menderita kekurangan bahan makanan selama 11
tahun. Pertolongan besar - besaran dari dunia internasional pada tahun 1995
sempat membantu masyarakat Korea Utara keluar dari kelaparan tetapi kekurangan
gizi dan kondisi kehidupan yang memprihatinkan tetap berlanjut. Pengeluaran
besar - besaran untuk membiayai kegiatan militer telah menggunakan sumber -
sumber yang seharusnya digunakan untuk investasi fasilitas publik dan subsidi,
untuk masyarakat. Tahun 2004, pemerintah yang berkuasa pada saat iru membentuk
pengaturan untuk mengizinkan para petani menjual kebutuhan pokoknya secara luas
dan tidak melalui pemerintah. Telah diijinkan juga beberapa perkebunanan swasta
pada experiment basis dalam upaya meningkatkan hasil agrikultur. Pada Oktober
2005, rezim membalikkan sebagian dari peraruran ini yaitu dengan melarang swasta
menjual biji - bijian dan membuat mengatur ulang sistem rasional makanan yang
terpusat.
Pada Desember 2005, rezim mengkonfirmasikan bahwa hal
tersebut bertujuan untuk membawa keluar ancaman - ancaman sebelumnya untuk
menghilangkan/memusnahkan semua operas! intemasional bantuan kemanusiaan dan
mempersulit aktifitas - aktifitas organisasi bantuan intemasional dan selain
pemenntahan contohnya World Food Program.
Kekuatan badan politik tetap menjadi kekuatiran utama pemerintahan
Komunis, yang cenderung akan memperlambat kelonggaran regulasi ekonomi
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
v Faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan di negara -
negara sedang berkembang adalah :
1.
Percepatan pelaksanaan
globalisasi ekonomi dan perdagangan.
2.
Sumber daya lingkungan
dianggap sebagai faktor eksternal.
3.
Pola produksi dan
konsumsi yang tidak ramah lingkungan terus saja dipertahankan.
4.
Proyek - proyek
pembangunan ekonomi dan kebijakan perdagangan global yang mengabaikan nilai -
nilai lokal dan menolak partisipasi dan hak - hak komunitas
5.
Keengganan negara -
negara maju untuk menyediakan bantuan financial dan teknologi baru yang ramah
lingkungan untuk negara - negara yang sedang berkembang.
6.
Indonesia masih dikenal sebagai "the soft state" karena
banyak bersikap lunak terhadap berbagai penyimpangan.
7.
Indonesia memiliki "budaya bangga berhutang"
8.
Negara barat
mendominasi negara - negara berkembang dengan memberikan bantuan finansial
(hutang luar negeri).
9.
Agar tidak disebut
negara terbelakang semua negara berkembang mengikuti jalan yang sama yang telah
ditempuh negara - negara maju dengan menempatkan sistem imperative ekonomi.
10. Perbedaan tingkat upah antara kaum pria dan wanita dilihat
cjari profesi dan penempatan kerja yang sama.
v Faktor - faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di
negara berkembang khususnya Indonesia
1.
Prinsip wewenang
bersama Uni Eropa menyalurkan bantuan secara langsung ke negara - negara
anggota berupa pinjaman lunak dan hibah
2.
Dukungan terhadap
stabilitas regional dan perang melawan terorisme
3.
Hak - hak asasi
manusia, prinsip - prinsip demokratis dan tata pemerintahan yang baik.
4.
Pengutamakan
permasalahan peradilan dan dalam negeri
5.
Dinamisne baru ke arah
hubungan dagang dan investasi regional
6.
Pembangunan negara -
negara kurang makmur
7.
Intensifikasi dialog
dan kerjasama dalam wilayah - wilayah kebijakan tertentu, seperti permasalahan
ekonomi dan dagang, masalah peradilan dan dalam negeri, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pendidikan tinggi dan budaya, transportasi, energi, lingkungan
hidup, dan masyarakat informasi. Secara ekonofni, Asia
tenggara, dengan Indonesia
terletak pada pusatnya, akan menjadi salah satu wilayah pertumbuhan yang paling
dinamis dalam perekonomian dunia.
v Para wiraswata harus menciptakan inovasi - inovasi terbaru baik
dalam penciptaan produk baru, penggunaan teknologi untuk membuat produk baru,
meluaskan lahan pasar pada komoditas yang lain, mencari sumber-sumber yang
lain, serta tidak terpaku pada satu pabrik atau industri.
v Pemerintah harus memberi kesempatan pada rakyatnya untuk
masuk pada ekonomi pasar dengan cara memformalkan sektor informal dengan
melegalisasikan usaha - usaha informal dan memberikan sertifikat atas lahan -
lahan dan asset - asset dari sektor tersebut
Saran
v Sebaiknya Indonesia kembali lagi memahami ekonomi rakyat
sebagi bentuk kegiatan ekonomi dalam sektor kegiatan yang berlandaskan
demokrasi ekonomi yang mampu membawa perumusan kebijakan yang menampung
aspirasi pelaku terbesar, menempatkan daerah sebagai strategi dasar
pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan lokal temtama lembaga keuangan
milik masyarakat, pengembangan layanan jaminan sosial dan penciptaan asset
sehingga pembangunan lebih mandiri dan merata.
v Untuk mengatasi hutang negara yang kian membengkak maka
solusi terbaik adalah menjauhkan diri dari membeli barang luar negeri, cinta
produksi sendiri dengan membangun sikap kemandirian.
v Mulainya menciptakan sistem pembangunan yang ramah
lingkungan dan produksi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam secara
efisien.
v Tidak takut mencoba pada sektor lain, daerah lain walaupun
terpencil yang penting usaha dan pola pikir yang tidak mengecil.
v Budayakan untuk meningkatkan tabungan, usaha koperasi
kredit, peningkatan perbankan.
v Tidak ada yang salah bila kita mencontoh dan belajar dari
negara berkembang lain, berbagi pengalaman dan sharing akan lebih meringankan
masalah kita.
v Marilah semua pihak kembali ke khitah, kembali memikirkan
program -program politik ekonomi yang tujuannya adalah memberdayakan rakyat,
tanpa semua itu tak akan ada kewibawaan pemerintah, elite - elite politik
dimata rakyatnya, yang ada hanyalah sikap rakyat yang sudah pasrah, tak perduli
dan tak tahu mengadu kemana. •
v Kita memang tidak seharusnya antiglobalisasi, asalkan
pemerintah mau melakukan reformasi hokum terutama dibidang perdagangan bebas
dan pembukaan akses pasar, dan pemerintah tahu cara benar melindungi sector
informal domestik dalam keterbukaan akses pasar, maka globalisasi tidak akan
jadi momok bagi bangsa kita.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim.Muh,MM. Makalah Pengantar
Ekonomi Pembangunan. Jakarta 2006
www. wikipedia.org.id. Neoliberalisme [Electronic
Literatute] Diakses dari www. Wikipedia.org.id pada tanggal 5 Oktober 2006.
www. Mail-archive.com. Sudut Gelap
Globalisasi [Electronic Literatute] Diakses dari www Mail-archive.com
pada tanggal 5 Oktober 2006.
www.ekonomi rakyat.org./«rna/ Ekonomi
Rakyat [Electronic Literatute] Diakses dari www.ekonomi rakyat.org pada
tanggal 5 Oktober 2006.
www.
Jawa pos.co.id./MF dan Bank Dunia memegang Kendali. [Electronic
Literatute] Diakses dari www. Jawa pos.co.id pada tanggal 5 Oktober 2006
www.pacific.net.id. Krisis Dan Pembaharuan
Ekonomi-Moneter. [Electronic Literatute] Diakses dari
www.pacific.net.id pada tanggal 5 Oktober 2006.
www.chinabroadcast.id Tiongkok Akan Berbagi Pengalaman
Pengentasan Kemiskinan Bersama Negara Berkembang [Electronic Literature] Diakses dari
www. chinabroadcast.id pada tanggal 2 November 2006.
www.pikiran rakyat.com. Negara Berkembang
Digempur Dari 3 Sisi. [Electronic Literature] Diakses dari www.pikiran
rakyat.com tahun 2005 pada tanggal 2 November 2006.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar