ASEAN tak perlu penyatuan mata uang
Ilustrasi
Negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
diyakini tidak memerlukan penyatuan mata uang, layaknya mata uang euro
yang sekarang diberlakukan sebagai mata uang Uni Eropa.
CEO CIMB Group Dato' Sri Nazir Razak mengatakan, penyatuan mata uang ASEAN tersebut hanya akan berdampak buruk bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, penyatuan mata uang tunggal di Uni Eropa pada akhirnya berdampak seperti penyakit menular ketika sebagian negara di zona tersebut mengalami krisis.
"Kita sudah lihat apa yang terjadi di Eropa dengan penyatuan mata uang tersebut," ujar Razak di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (30/11/2013).
Ketimbang menyatukan mata uang negara-negara ASEAN, dia berharap agar bea masuk impor antar negara ASEAN dapat dihapuskan. Hal itu penting dilakukan supaya negara-negara ASEAN lebih kompetitif.
"Akan ada investasi dan aktivitas perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini akan memberikan Indonesia fleksibilitas dan tantangan tersendiri," kata dia.
Dia meyakini, tidak akan ada yang dirugikan dengan perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.
"Satu yang akan menjadi pemenang adalah masyarakat ASEAN yang berjumlah 600 juta orang," tandas dia.
Sebelumnya, sejumlah pengamat mengatakan bahwa penyatuan mata uang harus memiliki semacam institusi yang menjamin adanya harmonisasi kebijakan antarnegara setiap saat. Harmonisasi kebijakan itu, misalnya defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari tiga persen.
Penyatuan mata uang ASEAN sebelumnya dikhawatirkan akan menghadapi kendala besar karena heterogenitas negara-negara anggotanya. Misalnya, mata uang Indonesia berbeda dengan Kamboja, demikian juga Singapura dengan Laos.
Karena itu, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang, dinilai tidak bisa langsung diiikuti dengan penyatuan mata uang. Pasalnya, untuk membuat mata uang tunggal ASEAN diperlukan tahapan yang lebih panjang dan kemauan politik. (Sumber: SindoNews).
CEO CIMB Group Dato' Sri Nazir Razak mengatakan, penyatuan mata uang ASEAN tersebut hanya akan berdampak buruk bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, penyatuan mata uang tunggal di Uni Eropa pada akhirnya berdampak seperti penyakit menular ketika sebagian negara di zona tersebut mengalami krisis.
"Kita sudah lihat apa yang terjadi di Eropa dengan penyatuan mata uang tersebut," ujar Razak di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (30/11/2013).
Ketimbang menyatukan mata uang negara-negara ASEAN, dia berharap agar bea masuk impor antar negara ASEAN dapat dihapuskan. Hal itu penting dilakukan supaya negara-negara ASEAN lebih kompetitif.
"Akan ada investasi dan aktivitas perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini akan memberikan Indonesia fleksibilitas dan tantangan tersendiri," kata dia.
Dia meyakini, tidak akan ada yang dirugikan dengan perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN.
"Satu yang akan menjadi pemenang adalah masyarakat ASEAN yang berjumlah 600 juta orang," tandas dia.
Sebelumnya, sejumlah pengamat mengatakan bahwa penyatuan mata uang harus memiliki semacam institusi yang menjamin adanya harmonisasi kebijakan antarnegara setiap saat. Harmonisasi kebijakan itu, misalnya defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari tiga persen.
Penyatuan mata uang ASEAN sebelumnya dikhawatirkan akan menghadapi kendala besar karena heterogenitas negara-negara anggotanya. Misalnya, mata uang Indonesia berbeda dengan Kamboja, demikian juga Singapura dengan Laos.
Karena itu, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang, dinilai tidak bisa langsung diiikuti dengan penyatuan mata uang. Pasalnya, untuk membuat mata uang tunggal ASEAN diperlukan tahapan yang lebih panjang dan kemauan politik. (Sumber: SindoNews).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar